Beberapa hari yang lalu saya membaca berita di Kompas tentang Hamas secara "de facto" Akui Israel. Di bawah saya berikan sedikit petikannya.

Hamas bisa mengakui Israel secara de facto, tetapi tidak akan pernah mengakui secara de jure. Karena itu, opsi perlawanan tetap merupakan pilihan bagi rakyat Palestina. Hal itu ditegaskan seorang anggota parlemen Palestina dari Hamas yang juga salah satu juru bicara Hamas, Mushir al-Misri, kepada Kompas di Gaza City, akhir pekan lalu.

Jika dibandingkan dengan sikap Hamas selama ini yang menolak mengakui Israel, rasa-rasanya sikap ini sudah seperti lompatan besar. Apalagi jika kita teruskan membaca artikel tersebut, maka kita akan melihat bahwa Hamas hanya menginginkan Palestina berdiri di wilayah Jalur Gaza, Tepi Barat dengan ibu kota di Jerusalem Timur. Dengan catatan, wilayah-wilayah tersebut seperti yang tercantum pada peta sebelum perang tahun 1967, jadi bukan seperti sekarang yang sebagian telah diambil untuk pemukiman dan pembangunan tembok pemisah.

Mungkin tokoh-tokoh moderat di dalam Hamas sudah mulai muncul dan membuat pengaruh terhadap perubahan ini. Mungkin ada sebab-sebab lain. Yang jelas, seharusnya peluang ini diambil oleh Israel dan Amerika Serikat untuk membuat lompatan besar lainnya dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Lompatan apa itu?

Mereka harus memulai dialog dengan Hamas. Hamas tidak anti dialog. Ini terbukti dengan gencatan senjata yang berlaku antara mereka dan Israel, sebelum akhirnya gencatan senjata itu berakhir dan Israel menyerbu Jalur Gaza dengan membabi-buta. Memang gencatan senjata itu ditengahi oleh Mesir, dengan kata lain tidak dilakukan secara langsung antara dua pihak itu. Lebih merepotkan memang, tapi tetap saja itu perundingan dan menghasilkan.

Jadi, Hamas harus dilibatkan dalam proses perdamaian tertentu. Selama pembantaian di Jalur Gaza terjadi, misalnya, semua sibuk berdialog dengan Presiden Mahmoud Abbas. Padahal, dia tidak memiliki kekuasaan atas Jalur Gaza. Harusnya semua pihak mengajak bicara Ismail Haniya. Toh, dia adalah pemimpin sebuah faksi yang memenangkan pemilu dengan adil di tahun 2006.

Agar mereka bisa memulai dialog, pertama-tama mereka harus mencoret dahulu Hamas dari daftar teroris. Ini sangat menyulitkan proses perundingan. Karena, pertama, dari pihak Hamas sendiri belum tentu mau berunding dengan pihak yang menghina mereka sebagai teroris. Kedua, dari pihak mereka sendiri tidak mungkin untuk berunding selama status itu melekat, karena kebijakannya yang melarang berdialog dengan teroris.

Jadi, sekarang bola berada di pihak Israel dan sekutunya. Jika mereka benar-benar ingin perdamaian tercipta di Timur Tengah, maka lompatan itu harus dilakukan. Hamas tidak bisa disalahkan jika tetap melanjutkan perjuangan bersenjata*, jika lompatan yang ditunggu-tunggu dunia itu tidak juga diambil oleh mereka, terutama oleh AS dan Israel.

*Perjuangan bersenjata itu HARUS diarahkan secara spesifik kepada target-target militer dan unit-unit pendukung (mis. logistik) dan bukan kepada penduduk sipil Israel.